Jakarta, 2 November 2026 – Ketua Mahkamah Pelayaran menghadiri Rapat Koordinasi Keselamatan Transportasi dalam rangka persiapan Angkutan Natal Tahun 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru 2026/2027), Senin, 2 November 2026. Kegiatan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB di Ruang Mataram, Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat.

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan, didampingi Wakil Menteri Perhubungan dan Sekretaris Jenderal. Kegiatan ini diikuti jajaran pejabat Kementerian Perhubungan, unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengelola jalan tol, asosiasi transportasi dan logistik, serta operator angkutan dan pelabuhan.

Dalam arahannya, Menteri Perhubungan menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk memastikan kesiapan pelayanan transportasi selama periode Nataru. Seluruh pihak diminta mengutamakan keselamatan, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem, serta memastikan kesiapan sarana dan prasarana yang digunakan untuk melayani masyarakat.

Pada sektor transportasi laut, pembahasan menyoroti pelaksanaan uji kelaiklautan kapal penumpang yang telah dimulai sejak 1 November 2026 oleh unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Target uji petik nasional mencakup 2.140 kapal, terdiri atas 511 kapal penumpang, 821 kapal wisata, 460 kapal Ro-Ro penyeberangan, 123 kapal cepat, 162 kapal tradisional, dan 63 kapal Ro-Ro jarak jauh.

Temuan pemeriksaan dikelompokkan menjadi temuan minor dan mayor berdasarkan dampaknya terhadap keselamatan jiwa di laut serta lingkungan maritim. Pemenuhan temuan atau rekomendasi ditetapkan paling lambat 15 Desember 2026. Kapal yang belum memenuhi rekomendasi hingga batas waktu tersebut dilarang beroperasi sampai kewajibannya diselesaikan. Sementara itu, laporan tertulis kesiapan sarana angkutan laut wajib disampaikan paling lambat 30 November 2026 melalui CONFIRM-Module dan surat elektronik.

Pengawasan keselamatan juga diperkuat pada moda transportasi lainnya. Pada sektor darat, langkah yang dibahas meliputi pengawasan angkutan barang melalui integrasi ETLE Hub, penindakan kendaraan berdimensi dan bermuatan lebih atau ODOL, serta pemeriksaan kelaikan bus secara nasional pada 10 November 2026 hingga 3 Januari 2027.

Pada sektor udara, pengawasan difokuskan pada sembilan bandara prioritas melalui pemeriksaan di lapangan oleh Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara serta Kantor Otoritas Bandar Udara. Pelaksanaannya menekankan prinsip keselamatan, keamanan, pelayanan, dan kepatuhan.

Adapun pada sektor perkeretaapian, persiapan mencakup pembentukan posko siaga Nataru pada 18 Desember 2026 hingga 6 Januari 2027, pemantauan terhadap 218 titik Daerah Pemantauan Khusus, serta peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang. Langkah tersebut ditujukan untuk mengantisipasi gangguan perjalanan akibat cuaca ekstrem maupun bencana alam.

Keikutsertaan Mahkamah Pelayaran dalam rapat koordinasi ini merupakan bagian dari dukungan terhadap penguatan keselamatan transportasi, khususnya di bidang pelayaran. Hasil pembahasan menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal serta penyusunan rekomendasi untuk mendukung peningkatan keselamatan pelayaran.

Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, seluruh instansi dan badan usaha terkait diharapkan dapat memperkuat kesiapan operasional dan pengawasan agar penyelenggaraan Angkutan Nataru 2026/2027 berlangsung dengan aman, selamat, tertib, dan lancar.