Jakarta, 3 November 2026 – Mahkamah Pelayaran menghimpun pandangan dan masukan organisasi profesi melalui audiensi bersama Ketua Umum Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI), Capt. Dwiyono Suyono, M.Mar., Selasa, 3 November 2026. Kegiatan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB di Ruang Mataram Lounge, Mahkamah Pelayaran.

Audiensi dibuka oleh Ketua Mahkamah Pelayaran, Capt. Sahattua P. Simatupang, M.M., M.H., CGCAE., serta diikuti unsur pimpinan, anggota Panel Ahli, dan pegawai di lingkungan Mahkamah Pelayaran. Pertemuan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Studi Kelembagaan Transformasi Mahkamah Pelayaran dalam Penegakan Hukum Pelayaran di Indonesia sekaligus menindaklanjuti Naskah Akademik Transformasi Mahkamah Pelayaran menjadi Pengadilan Maritim yang disampaikan IKPPNI.

Dalam pemaparannya, Capt. Dwiyono Suyono menekankan perlunya penataan kelembagaan yang mampu mendukung pemeriksaan dan pengambilan putusan secara adil, independen, serta terhindar dari benturan kepentingan. Menurutnya, perkembangan kebutuhan Indonesia sebagai negara bahari perlu menjadi pertimbangan dalam meninjau kembali kedudukan dan cakupan peran Mahkamah Pelayaran.

IKPPNI turut menyoroti pentingnya kejelasan pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi antarinstansi dalam penanganan perkara pelayaran. Penataan tersebut diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih kewenangan sekaligus memperkuat kepastian hukum bagi para pihak.

Perlindungan hukum profesi nakhoda menjadi salah satu perhatian dalam audiensi. IKPPNI mendorong agar pemeriksaan kecelakaan kapal menelaah akar penyebab secara menyeluruh dan tidak semata-mata berfokus pada kesalahan manusia. Selain itu, disampaikan pula pandangan mengenai penguatan peran organisasi profesi dalam penyusunan dan pengawasan kode etik, disertai batas kewenangan yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitannya dengan transformasi kelembagaan, IKPPNI mengusulkan penguatan kedudukan Mahkamah Pelayaran yang lebih independen, kejelasan yurisdiksi, serta mekanisme pelaksanaan putusan. Narasumber juga menekankan perlunya membedakan fungsi investigasi keselamatan dari pemeriksaan tanggung jawab profesi dalam merumuskan rancangan kelembagaan.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua Mahkamah Pelayaran menekankan harapan agar Indonesia dapat menjadi rujukan bagi negara lain dalam penegakan hukum pelayaran. Penyusunan konsep transformasi perlu didukung ketepatan analisis, kejelasan kewenangan, serta kesesuaian nomenklatur jabatan dengan ketentuan organisasi dan tata kerja yang dirujuk.

Ketua Mahkamah Pelayaran turut menyampaikan usulan agar rancangan transformasi mengkaji kewenangan pelaksanaan putusan serta kewenangan menetapkan akta perdamaian atau acta van dading. Kedua hal tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai penguatan efektivitas penyelesaian perkara pelayaran.

Selain aspek kelembagaan, Ketua Mahkamah Pelayaran menekankan pentingnya penerapan prinsip kausalitas dalam pemeriksaan. Penilaian perlu memperhatikan hubungan sebab akibat antara tindakan atau kelalaian, peristiwa yang terjadi, dan akibat yang ditimbulkan agar pemeriksaan dapat menggambarkan persoalan secara utuh.

Audiensi berlangsung dengan baik dan menghasilkan berbagai masukan untuk penyusunan laporan akhir studi kelembagaan. Pandangan IKPPNI dan arahan Ketua Mahkamah Pelayaran menjadi bahan penyempurnaan konsep transformasi, khususnya terkait independensi, pembagian kewenangan, perlindungan profesi, dan penguatan tata kelola penegakan hukum pelayaran.