Jakarta, 29 Oktober 2026 – Mahkamah Pelayaran melaksanakan Sidang Pembacaan Keputusan terkait kecelakaan kapal tenggelamnya KLM Putri Papua yang terjadi pada 3 Februari 2025 pukul 22.15 WIT di Perairan Selatan Tanjung Sele. Sidang berlangsung pada Kamis, 29 Oktober 2026, pukul 09.30 hingga 11.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Lantai 3 Kantor Mahkamah Pelayaran.

Sidang dipimpin oleh Capt. Muhammad Ghazali, S.H., M.H., M.Mar., selaku Ketua Tim Panel Ahli, dengan anggota Iryanto Laisa, M.Tr.T., M.Mar.Eng., dan Yanuar Prayoga Warsadi, S.H., M.H. Pelaksanaan sidang didukung oleh Taufan Isharmawan, S.H., M.M.Tr., selaku Sekretaris Tim Panel Ahli beserta jajaran sekretariat.

Sidang dilaksanakan secara terbuka untuk umum. Terduga Nakhoda KLM Putri Papua, Sang Ade Susila, berhalangan hadir karena sedang berlayar, sebagaimana disampaikan melalui Surat Direktur Utama PT Grand Komodo Tours Nomor 35/X/2026/GK perihal pemberitahuan berhalangan hadir pada panggilan sidang pembacaan keputusan.

Pelaksanaan sidang pembacaan keputusan merupakan tindak lanjut atas hasil pembahasan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal tenggelamnya KLM Putri Papua. Dalam sidang tersebut, Tim Panel Ahli membacakan keputusan Mahkamah Pelayaran mengenai penyebab kecelakaan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nakhoda.

Berdasarkan amar keputusan yang dibacakan, kecelakaan KLM Putri Papua disebabkan oleh faktor alam berupa hantaman ombak yang memecahkan kaca jendela buritan. Kondisi tersebut mengakibatkan air masuk ke kamar mesin hingga kapal kehilangan daya apung dan tenggelam.

Mahkamah Pelayaran menyatakan bahwa Terduga Nakhoda, Sang Ade Susila, telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kecakapan atau kebiasaan pelaut yang baik (good seamanship) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 alinea pertama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Atas dasar tersebut, Mahkamah Pelayaran membebaskan Terduga Nakhoda KLM Putri Papua.

Pembacaan keputusan ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas Mahkamah Pelayaran dalam pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal. Melalui pelaksanaan tugas tersebut, Mahkamah Pelayaran mendukung penguatan tanggung jawab profesi kepelautan dan peningkatan keselamatan pelayaran.